contoh MNC (Negara, Multinational Corporation (MNC) dan Buruh)

Negara adalah organisasi yang sangat kokoh dan kuat. Didalamnya ada
banyak unsur, seperti penduduk, wilayah, angkatan bersenjata, sistem
birokrasi dan sebagainya. Semua itu merupakan hasil perkembangan
berabad-abad, sejak abad ke-16 di Eropa Barat, dan ditiru di seluruh
dunia. Pada saat ini tidak ada entitas politik yang disebut negara
yang tidak mempunyai kedaulatan, baik kedaulat ke dalam maupun ke luar.

Kedaulatan ini dijamin oleh Perjanjian Westphalia yang diadakan pada
tahun 1648. Meskipun sesudah perjanjian itu masih terjadi pelanggaran
kadaulatan berulang-ulang kali, perjanjian tersebut masih diakui
sebagai basis kedaulatan negara dewasa ini. Bahkan dapat dikatakan
Perjanjian Westphalia berdiri sebagai paradigma yang tidak terucapkan
dalam hubungan internasional saat ini.

“Negara” pada dasarnya adalah gejala modern yang diperlukan oleh
manusia modern untuk mengorganisasi kehidupan bersama secara modern.
Sebagaimana diuraikan oleh Anthony Giddens (The Nation-State and
Violence, 1985) di Eropa, pada masa feodal misalnya, tidak dikenal
“negara” dengan batas-batas wilayah yang tegas. Pada fase berikutnya,
ketika absolutisme berhasil menaklukkan penguasa feodal, negara masih
pada taraf embrio karena di situ belum ada sistem administrasi, sistem
perpajakan dan sebagainya. Baru ketika muncul “nation-state” pada abad
ke-17 munculah negara di Inggris yang mempunyai batas wilayah yang
kurang lebih tegas, dilengkapi dengan sistem administrasi dan sistem
perpajakan, juga dengan ideologi nasionalisme. “Warganegara” dituntut
untuk setia kepada negara, dan negara berkewajiban untuk melindungi
warganegaranya.

Dari Inggris bentuk negara ini menyebar ke seluruh Eropa, dan akhirnya
ke seluruh dunia. Dalam varian apapun, negara mempunyai kedudukan yang
sentral dalam masyarakat modern. Entah orang suka atau tidak,
kehidupan modern membutuhkan organisasi yang disebut “negara”. Para
penguasaha yang tidak suka membayar pajak, membutuhkan negara karena
negara dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, terutama
hukum atas hak milik pribadi. Negara menyediakan fasilitas pendidikan
gratis, bahkan di Eropa Barat negara menyediakan pelayanan kesehatan.
Kaum papa dan mereka yang telah pensiun dapat mengharapkan uluran
tangan negara berupa aneka tunjangan dan subsidi. Kendati arus
privatisasi telah melanda beberapa negara di Eropa, negara tetap saja
menagatur dan menentukan kehidupan individu, mulai dari soal merokok,
batas umur boleh minum (alkohol), batas umur nonton film dan sebagainya.

Pertanyaannya: mengapa negara yang dicita-citakan itu sekarang
kehilangan peranannya? Mengapa negara malah mengambil sikap masa
bodoh, bahkan ikut menjerumuskan warganegara ke dalam aneka kesulitan?
Dalam hal perburuhan, mengapa negara tidak memberikan perlindungan
yang secukupnya menghadapi perusahaan multinasional?

Negara sebagai Sumber Masalah

Sejak tahun 1980-an kehadiran negara dianggap bermasalah. Pendapat
seperti ini pada umumnya ditiupkan oleh para ekonom neoliberal yang
mengemukakan alasan state failure untuk menyingkirkan negara. Banyak
masalah ekonomi maupun non-ekonomi, kata mereka, berakar pada adanya
negara. Misalnya, Milton Friedman, dalam tulisannya yang dibaca oleh
setiap ekonom, mengatakan: “A liberal is fundamentally of concentrate
power… He is suspicious of assigning to government any functions
that can be performed through the market, both because this
substitutes coercion for voluntary co-operation in the area in
question and because, by giving government an increased role, it
threatens freedom in other areas” (Friedman, 1962:39). Pendiriannya
tegas, ganti negara dengan pasar, dan semua orang akan bahagia.

Pandangan emoh negara tersebut dimulai pada awal tahun 1980-an di
Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher, dan di Amerika
Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan. Di dua negara tersebut negara
seakan-akan dilucuti dari banyak kegiatan dan wewenang akibat
privatisasi perusahaan milik negara. Hal itu diiringi dengan
pembubaran sistem welfare state sehingga rakyat harus berjuang untuk
mengatasi semua kebutuhannya. Tidak boleh dilupakan juga penurunan
pajak pendapatan untuk orang kaya. Negara yang semula besar (big
government) menjadi kecil (shrinking state).

Sukses di dua negara tersebut menarik banyak negara lain untuk
mengikuti jejaknya. New Zealand dengan cepat menempuh jalan ini. Di
Dunia Ketiga (Amerika Latin, khususnya) juga muncul kebijakan serupa.
Di Indonesia liberalisasi ini datang pada akhir tahun 1980-an,
walaupun tidak cukup radikal. Negara benar-benar di¬-emoh-i oleh para
pembuat kebijakan. Kalau semula negara dipenuhi dengan rambu-rambu dan
pagar, kini negara menjadi rata.

Jaman Berkuasanya MNC

Setelah tanah diratakan, masuklah MNC yang kebetulan tengah mengalami
pertumbuhan cepat pada tahun 1990-an. Yang disebut “perusahaan
multinasional” bermarkas di negara-negara maju, Eropa, Jepang, Kanada,
Amerika Serikat. Ada beberapa yang berasal dari negara-negara
berkembang, tetapi belum banyak. MNC umumnya bergerak di bidang
manufaktur, juga di bidang industri berat (minyak dan tambang), juga
jasa keuangan (bank). Modal mereka peroleh dari pasar saham negara
asal, juga dari pasar saham di seluruh dunia. Jumlah MNC saat ini
tidak kurang dari 63.000 (Gabel dan Bruner, 2004). MNC menggunakan
berbagai macam strategi untuk masuk ke negara-negara yang kaya akan
sumber kekayaan alam.

Sementara itu, bagaikan pucuk dicinta ulam tiba, muncul organisasi
internasional yang membantu supaya seluruh dunia tetap terbuka, yaitu
IMF, World Bank dan WTO. Organisasi-organisasi tersebut semula tidak
dirancang untuk memperdayai negara berkembang, tetapi dalam
perkembangannya pada tahun 1980-an mereka praktis telah menjadi alat
negara-negara maju untuk menjaga “proyek globalisasi” tidak mengalami
hambatan. Semua negara di dunia harus menjalankan pasar bebas,
deregulasi dan privatisasi.

Akibat tekanan dua kekuatan internasional, negara menjadi benar-benar
tidak berkutik. Tak mampu berbuat apa-apa menghadapi dua tekanan
tersebut. Juga seandainya negara ingin berbuat sesuatu. Negara harus
memilih: atau dia membiarkan semua itu berjalan seperti apa adanya,
atau dia kehilangan sumber pemasukan dari perusahaan-perusahaan itu.
Tentu negara memilih yang pertama, bahkan juga negara-negara yang
demokratis. Sekali lagi, persoalannya adalah survival of the state.

Dalam keadaan kas negara yang semakin kosong, negara tidak mempunyai
cukup dana. Terlebih negara sedang berkembang yang di samping
penerimaan pajak yang rendah, juga harus membayar utang luar negeri
yang besar yang memakan porsi besar dari anggaran keuangan tahunan
mereka. Dengan kalimat lain, negara sedang berkembang terpaksa, tidak
bisa tidak, memberi kesempatan kepada MNC, karena merekalah yng dapat
mendatangkan dana bagi kasnya.

Pada masa antara 1945—1980, buruh menikmati perlindungan dari negara.
Tetapi hal itu kemudian berubah. Bukannya melindungi, negara malah
“menjual”-nya kepada MNC. David Korten dalam bukunya When Corporations
Rule the World (2001) dengan jelas dan gamblang melukiskan sepak
terjang MNC di tingkat dunia sedmikian rupa, sehingga banyak negara,
terutama negara Dunia Ketiga yang kewalahan menyusun kebijakan yang
menguntungkan rakyatnya. Misalnya, beberapa MNC besar sebenarnya telah
membangun sebuah jaringan monopoli yang dengan mudah mengatur harga
dan mengusai pasar global. Perusahaan tingkat nasional dengan skala
yang lebih kecil tidak mungkin bersaing dengan mereka. Apa yang
terjadi kemudian malah bersaing satu sama lain untuk memperoleh order
dari MNC sebagai bagian dari strategi outsorching. Inilah persaingan
yang menggorok leher, yang menggiring pada jurang kehancuran para
buruh dan lingkungan hidup (istilahnya: race to the bottom).

Itu sebabnya buruh di Indonesia semakin menderita. Negara mengubah
peraturan perburuhan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengusaha
(global) dengan merugikan para buruh. Negara dan bisnis menciptakan
sistem perburuhan baru yang diberi nama indah Labour Flexibility
Market (LFM). Hal yang terjadi sebelumnya dianggap sistem yang kaku
(rigid), karena perusahaan harus mengangkat tenaga tetap, harus
menyediakan berbagai fasilitas, dan tentu saja menyediakan pensiun.
Sistem LFM pada dasarnya meliputi (Munck, 2002:72)

1. External numerical flexibility – jumlah pekerja disesuaikan
dengan kebutuhan pengusaha.
2. Externalisation – sebagian dari pekerjaan perusahaan diserahkan
kepada sub-kontrak.
3. Internal numerical flexibility – jam kerja dan kerja itu sendiri
disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
4. Fuctional flexibility – jenis pekerjaan disesuaikan dengan
kebutuhan pengusaha.
5. Wages flexibility – upah kerja disesuaikan dengan produktivitas
dan situasi pasar.

Beberapa jenis fleksibilitas ini pada dasarnya melepaskan pengusaha
dari tanggungjawabnya untuk memberikan “job security” kepada buruh.
Dengan sistem kontrak yang diterapkan, buruh masuk dalam situasi …

 

sumber:

Negara, Multinational Corporation (MNC) dan Buruh[*]
Oleh I. Wibowo

http://www.akatiga..org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: